Selamat Datang di Website MIPAnet

Anggaran Rumah Tangga

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

(1) Anggaran Rumah Tangga merupakan penjelasan, petunjuk pelaksanaan dan memuat hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar

(2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Apabila ada hal-hal dalam Anggaran Rumah Tangga yang bertentangan denga Anggaran Dasar, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Anggaran Dasar.

(3) Anggaran Rumah Rangga hanya dapat diubah oleh rapat anggota

(4) Yang dimaksud pengurus adalah pengurus MIPAnet

(5) Sekjen tidak boleh merangkap menjadi wakil tetap (anggota)

(6) Yang dimaksud anggota dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah lembaga yang terkait dengan bidang MIPA yang representasinya diwakili seorang wakil tetap dari lembaga yang bersangkutan

BAB II

Keanggotaan

Pasal 2

1) Anggota MIPAnet terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan

(2) Anggota biasa adalah Lembaga Pendidikan Tinggi bidang MIPA

(3) Anggota kehormatan adalah instansi pemerintah, swasta atau badan hukum lainnya yang memiliki interes pada pengembangan MIPA

Pasal 3

1) Keberadaan lembaga sebagai anggota biasa yang dimaksud pasal 2 diwakili oleh unsur pimpinan lembaga yang bersangkutan sebagai wakil tetap

(2) Untuk menjadi anggota biasa, lembaga yang bersangkutan harus mendaftarkan diri

(3) Dalam hal pimpinan yang dimaksud  pada ayat 1 pasal ini, sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan lembaga asal yang bersangkutan bertugas, maka secara otomatis kedudukan anggota organisasi MIPAnet, digantikan oleh pimpinan penggantinya

Pasal 4

Pertimbangan untuk menjadi anggota kehormatan harus diajukan dalam rapat anggota, untuk selanjutnya rapat anggota memutuskan menerima atau menolak untuk menjadikan anggota kehormatan

BAB III

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 5

Setiap anggota berhak :

  1. Memilih dan dipilih menjadi pengurus
  2. Berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan agenda pembicaraan, menyampaikan pendapat, saran dan usul secara tertulis atau lesan dalam rapat anggota
  3. Menyampaikan pendapat, saran dan usul secara tertulis atau lisan kepada pengurus
  4. Memperoleh layanan dan manfaat dari organisasi

Pasal 6

Setiap anggota berkewajiban :

  1. Membayar uang iuran
  2. Mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat

BAB IV

Pengurus

Pasal 7

(1)  Pengurus dipilih dari anggota atau warga anggota, oleh anggota

(2) Keberadaan seseorang sebagai pengurus tidak mewakili lembaga asal yang bersangkutan bertugas

(3) Dalam hal pengurus terpilih berasal dari anggota (wakil tetap) maka kedudukannya sebagai anggota (wakil tetap) gugur dan digantikan wakil tetap yang lain dari instansi asal yang bersangkutan bertugas

(4) Pengurus seaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat anggota apabila terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

(5) Setiap pergantian dan serah terima kepengurusan harus dibuat berita acara serah terima dan dilampiri laporan kekayaan dan keuangan bila ada

Pasal 8

(1) Majelis MIPAnet merupakan badan pengarah dan pengawas dari organisasi MIPAnet

(2) Majelis terdiri dari 12 orang anggota majelis

(3) Dipilih oleh sekjen tidak sebatas dari wakil tetap dengan memperoleh pertimbangan dalam rapat anggota

(4) Persyaratan bagi anggota majelis adalah sebagai berikut :

  1. Memiliki latar belakang MIPA
  2. Respectable
  3. Acceptable
  4. Berwibawa
  5. Aksestabilitas tinggi
  6. Memiliki komitmen tinggi
  7. Dikenal di kalangan luas

(5) Dipilih untuk masa bakti tiga tahun dan dapat dipilih kembali.

(6) Setiap rapat anggota majelis wajib melaporkan hasil penilaian dan arahan atas kerja sekjen

(7) Bila seorang anggota majelis berhalangan tetap sebelum masa baktinya berakhir maka usulan pergantian antar waktu menunggu sampai berlangsungnya rapat anggota

Pasal 9

(1) Sekjen adalah seseorang yang dipilih untuk menjalankan fungsi eksekutif

(2) Dipilih dari anggota MIPAnet tidak terbatas pada wakil tetap, oleh anggota didalam rapat anggota

(3) Persyaratan bagi sekjen adalah sebagai berikut

  1. memiliki latar belakang MIPA
  2. respectable
  3. acceptable
  4. berwibawa
  5. aksestabilitas tinggi
  6. memiliki komitmen tinggi
  7. mempunyai kemampuan manajerial
  8. dikenal dikalangan luas

(4) Dalam hal sekjen terpilih dari anggota (wakil tetap), maka kedudukannya sebagai anggota dinyatakan gugur dan digantikan oleh pimpinan yang lain dari institusi asal bertugas

(5) Dalam melaksanakan tugas operasional sekjen dibantu oleh sekretaris, bendahara, beberapa direktur bidang dan manajer bidang

(6) Dalam menetapkan kebijakan, harus mendapat pertimbangan dari dewan pengurus

(7) Sekjen dan pengurus lainnya seperti tersebut dalam butir 5 dipilih untuk masa bakti dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan berikutnya yang berurutan

(8) Pada setiap rapat anggota, sekjen wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban tertulis mengenai jalannya organisasi, kekayaan/keuangan dan rencana kerja untuk tahun berikutnya

(9)Bila sekjen berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa baktinya berakhir maka tugas dan wewenangnya akan dilaksanakan oleh salah satu dari dewan pengurus dengan persetujuan majelis sampai ada pemilihan sekjen yang baru

Pasal 10

(1) Dewan pengurus merupakan badan pertimbangan bagi sekjen

(2) Dewan pengurus terdiri atas 12 orang dari perwakilan daerah dengan ketentuan :

Sumatra sebanyak-banyaknya              :  3 wakil

Jawa sebanyak-banyaknya                   :  4 wakil

Sulawesi sebanyak-banyaknya             :  2 wakil

Kalimantan sebanyak-banyaknya          :  1 wakil

Nusa Tenggara dan Bali sebanyak-banyaknya            :  1 wakil

Maluku dan Irian Jaya                            :  1 wakil

(3) Penetapan personalia yang dimaksud pada butir 2 pasal ini akan diatur dengan surat keputusan dari hasil rapat anggota

(4) Persyaratan bagi anggota dewan pengurus :

  1. memiliki latar belakang MIPA
  2. respectable
  3. acceptable
  4. berwibawa
  5. aksestabilitas tinggi
  6. memiliki komitmen tinggi
  7. memiliki pengetahuan manajerial

(5) Dipilih untuk masa bakti dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa bakti berikutnya yang berurutan

(6) Bila seorang anggota dewan pengurus berhalangan tetap atau berhenti sebelum masa baktinya berakhir, maka usulan penggantinya antar waktu menunggu sampai berlangsungnya rapat anggota

BAB V

Rapat Anggota

Pasal 11

(1)Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi

(2) Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

(3) Setiap anggota memiliki satu suara dalam rapat anggota

(4) Rapat anggota dapat diselenggarakan atas :

  1. permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 10% dari jumlah anggota terdaftar
  2. atas kehendak pengurus

(5) Tanggal, tempat dan acara rapat harus diberitahuka kepada anggota sekurang-kurangnya satu bulan sebelum penyelenggaraan rapat anggota

Pasal 12

(1) Peserta rapat adalah anggota biasa, anggota kehormatan dan pengurus MIPAnet

(2) Rapat anggota dipimpin oleh sekjen

(3) Apabila Sekjen berhalangan hadir, maka rapat anggota dapat dipimpin oleh seorang pengurus yang lain yang telah mendapat mandat dari Sekjen

Pasal 13

(1) Rapat anggota sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari jumlah anggota yang terdaftar.

(2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan seperti diatur ayat 1 pasal ini, maka rapat anggota ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut

(3) Bila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka diberlakukan syarat-syarat rapat dalam keadaan istimewa/luar biasa

(4) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah mufakat

(5) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir

(6) Anggota yang tidak hadir, suaranya tidak dapat diwakili oleh anggota yang lain

Pasal 14

(1) Dalam keadaan istimewa/luar biasa, rapat anggota sah bila dihadiri 25% dari jumlah anggota terdaftar

(2) Yang dimaksud istimewa/luar biasa dalam ayat 3, pasal 12 adalah apabila :

  1. Sebagian anggota tidak dapat hadir karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan atau tugas-tugas institusinya
  2. Sebagian anggota tidak dapat hadir karena biaya transportasi yang mahal atau alasan keuangan yang lain
  3. Keadaan negara (keamanan) atau karena perundangan peraturan pemerintah tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota
  4. Perubahan anggaran dasar yang harus diadakan sehubungan adanya perturan perundangan atau peraturan pemerintah
  5. Biaya penyelenggaraan rapat anggota tidak mungkin dipikul atau memberatkan organisasi, sedang agenda rapat penting dan sangat mendesak

Pasal 15

(1)Rapat anggota dengan acara pemilihan pengurus, maka Sekjen sebagai ketua sidang harus menyerahkan kepada rapat anggota dan selanjutnya rapat anggota akan memilih ketua sidang untuk melanjutkan acara pemilihan tersebut

(2) Pemilihan pengurus yang diselenggarakan dalam rapat anggota ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan pembentukan formatur

(3)Dalam pemilihan melalui pembentukan formatur maka dalam waktu selambat-lambatnya lima belas (15) hari, formatur harus menyerahkan personalia dan kedudukan masing-masing

BAB VI

Keuangan

Pasal 16

(1) Besarnya iuran anggota ditetapkan oleh pengurus

(2) Pengurus menghimpun dana atau sumbangan dari kalangan anggota atau masyarakat yang tidak tetap

(3) Perhimpunan dana atau sumbangan seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini tidak boleh mengikat atau bertentangan dengan undang-undang

Pasal 17

(1) Pengurus dapat menyelenggarakan usaha jasa yang berkaitan dengan bidang ke-MIPA-an untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan organisasi MIPAnet

(2) Semua keuntungan yang diperoleh dari pendapatan usaha seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah dikurangi semua beban biaya menjadi hak organisasi MIPAnet

Pasal 18

(1)  Keuangan yang dimaksud pada pasal 14 dan 15 digunakan untuk operasional organisasi MIPAnet

(2) Keuangan MIPAnet dapat digunakan untuk membantu membiayai transportasi menghadiri rapat pengurus

(3) Dalam hal memenuhi undangan pihak lain yang terkait dengan kepentingan organisasi, pengurus dapat memperoleh biaya transportasi dan atau akomodasi

(4) Besarnya biaya transportasi dan akomodasi seperti dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini ditetapkan oleh pengurus dengan memperhatikan jarak, lokasi yang dituju serta situasi dan kondisi keuangan organisasi

BAB VII

Penutup

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, dalam ditetapkan dalam rapat anggota dan atau dalam keputusan rapat pengurus dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga